BUANA POST

2011-12-12T12:37:00.000-08:00

2011-12-12T11:35:00.000-08:00

Muhaimin Minta

Media Massa Bantu Publikasi Transmigrasi Perbatasan

Jakarta, BUANA POST

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Muhaimin Iskandar meminta kepada media massa dan elektronik untuk membantu publikasi masalah trasmigrasi di daerah perbatasan.

Menurut keterangan Menteri Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa wilayah perbatasan menjadi isu penting yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, karena memiliki arti nilai ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan, serta memiliki posisi strategis sebagai pagar dan “beranda depan” wilayah Negara. “Adanya dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan,” papar Menteri Muhaimin Iskandar dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan media cetak dan elektronik, seusai pelaksanaan Hari bakti Transmigrasi ke 61 di kantor Kemenakertrans di Jakarta Selasa (13/12).

Lebih jauh Menteri Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2010 – 2014 direncanakan dibangun 12 kawasan transmigrasi sebagai embrio Kawasan Perkotaan Baru di daerah perbatasan.

Ke 12 kawasan tersebut yaitu: KTM Gerbang Mas Perkasa, Kab Sambas,Kalimantan 2. Subah kab. Sambas kalbar. 3. Simanggaris, kalimantan Timur 4. Sebatik kab. Nunukan Kaltim. 5.Senggi kab. Keerom papua, 6. Salor, Merauke, Papua 7. Muting kab. Merauke. Papua.

8. Rupat kab. Bengkalis Riau,9. P. Morotai kab. Pulau Morotai Maluku Utara. 10. Batutua Nusamanuk kab. Rote Ndao NTT. 11. Tanglapui kab. Alor Nusa Tenggara Timur 12. KTM Ponu Kab. Timur Tengah Utara, NTT. “Sebagai kawasan perbatasan yang direncanakan menjadi KTM, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, lintas kementerian dan lembaga dunia usaha dan investor dan serta masyarakat,” tutur Menteri Muhaimin Iskandar.

Pada umumnya menurut Menteri Muhaimin Iskandar bahwa kawasan perbatasan memiliki potensi SDA (Sumber Daya Alam-red) yang melimpah, antara lain potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan pariwisata, namun potensi tersebut belum didayagunakan secara optimal. “Salah satu kendalanya masih terbatasnya ketersediaan tenaga kerja dan modal untuk mendukung pengelolan potensi sumber daya alam tersebut. Tingkat kepadatan penduduk di kawasan perbatasan pada umumnya sangat rendah dengan persebaran yang tidak merata,” papar Menteri Muhaimin.

Berikut pointers Menakertrans Soal transmigrasi perbatasan.

1. Pengelolaan batas-batas wilayah negara diperlukan untuk memberikan
kepastian hukum ruang lingkup wilayah negara.

2. Kawasan perbatasan termasuk pulau kecil terdepan perlu mendapat
perhatian bersama mempertimbangkan nilai strategis dalam menjaga
integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan
yang lebih merata dan berkeadilan.

3. Kompleksitas permasalahan wilayah perbatasan, yang meliputi isu
kedaulatan negara, eksploitasi SDA secara ilegal, kependudukan beserta
problematikanya merupakan kendala dan tantangan aktual dalam
pembangunan perbatasan.

Pembangunan wilayah perbatasan akan dilaksanakan melalui pendekatan
Prosperity yaitu pendekatan pembangunan yang diarahkan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, Security yaitu
pendekatanpembangunan gun a menjaga keutuhan NKRI melalui
pengamanan teritorial wilayah perbatasan, Sustainability yaitu pendekatan
pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan, secara sinergis yang
diimplementasikan melalui pembangunan infrastruktur dasar (jalan
paralel/koridor, jalan poros dan jalan akses), pembenahan batas negara,
peningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
kerakyatan, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi,
serta komunikasi dan kelistrikan.

5. Peningkatan pembangunan berbasis kewilayahan dengan skema
transmigrasi, merupakan strategi kesejahteraan yang secara terkoordinasi
dilaksanakan dengan pembangunan titik-titik tumbuh disepanjang
perbatasan melalui pengembangan kawasan perkotaan baru, sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan mendukung Pusat Kegiatan
Strategis Nasional (PKSN) ..

6. Perlunya segera disusun rencana pembangunan dan pengembangan kawasan
transmigrasi di lokasi-lokasi prioritas pada pengembangan wilayah prioritas
secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah
daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan
sebagai beranda terdepan NKRI.

7. salah satu strategi pengembangan investasi di wilayah perbatasan adalah menggali potensi dan peluang investasi dengan melaksanakan identifikasi
dan pendataan yang berbasis wirausaha untuk mendapatkan peta potensi
investasi di kawasan perbatasan.

8. Mendorong peran dunia usaha dalam pengembangan investasi di kawasan
transmigrasi khususnya di kawasan perbatasan, melalui dukungan kepastian
hukum pertanahan, kemudahan untuk memperoleh fasilitas perbankan,
dukungan infrastruktur jalan distribusi dan produksi, serta kebijakan
pemerintah dan pemerintah daerah yang menciptakan suasana kondusif
dalam pengembangan usaha.

9. Memprioritaskan produk unggulan dan komparatif daerah dalam rangka
menggerakkan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat perbatasan dengan
memberikan kemudahan investasi bagi para pengusaha dalam dan luar
negen.

10. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan dasar di luar
dan di dalam kawasan transmigrasi daerah perbatasan (pendidikan,
kesehatan, air bersih, permukiman, kelestarian dan telekomunikasi) serta
pembangunan infrastruktur jalan dari dan ke kawasan transmigrasi untuk
membuka keterisolasian terhadap akses pelayanan sosial di dalam negeri,
serta mengurangi ketergantungan kepada N egara lain.

11. Hasil lokakarya ini perlu segera ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana
aksi bersama antar instansi terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan melalui program transmigrasi

12.Rumusan nu diharapkan akan menjadi kesepakatan dalam mengimplementasikan berbagai program pernbangunan dari instansi pusat dan daerah yang telah mengakomodir usulan program masyarakat dan dunia usaha, dan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan terfokus dalam kegiatan program tahunan (DIP A) setiap instansi terkait sebagai rencana
aksi dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah perbatasan, yang
diawali pada tahun anggaran 2012 atau 2013.” Tandas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar. (Bamb/BP)

2011-11-17T06:09:00.000-08:00

Polisi Suka Menjebak Pengendara

Jakarta BUANA POST

      Kapolri Jenderal Timur Pradopo diharapkan segera mengambil tindakan tegas atas maraknya aksi "penjebakan" oleh polisi di jalanan Ibu Kota Jakarta.
     Pasalnya, aksi meresahkan ini bukan hanya tidak mendidik, namun juga justru menambah kemacetan baru alih-alih menertibkan kemacetan itu sendiri.
"Kapolri harus segera menertibkan aksi polisi yang suka "menjebak" masyarakat di Jakarta. Seharusnya polisi-polisi itu tidak menjebak, tapi bertugas menertibkan pengendara di simpul-simpul kemacetan dan mengurai kemacetan," kata Ketua Indonesia Police Watch, Neta S Pane, dalam siaran persnya, Ahad (10/4).

      Aksi polisi, imbuh Neta, akhir-akhir ini kian ganas di berbagai jalanan Jakarta. Polisi biasanya beroperasi di tikungan, pertigaan, lampu merah, di atas flyover, di tengah underpass, dan di pojok-pojok jalur busway.
     Neta menambahkan sedikitnya terdapat 25 titik jebakan yang sangat rawan pungli. Berdasarkan pantauan Media Indonesia, titik-titik itu antara lain flyover Galur (Jakarta Pusat), pertigaan Apartemen Palazzo dekat Polsek Kemayoran Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Gatot Soebroto Jakarta Selatan, dan jalur busway depan Universitas Trisakti Grogol Jakarta Barat.
      Target operasi yang paling banyak ialah pengendara motor. Mereka ada yang 'iseng' memberhentikan pengendara untuk bertanya kelengkapan, namun ada pula, seperti yang diungkap Neta, sengaja 'menunggu' para pengendara yang bandel. Padahal mereka seharusnya mengarahkan para pengendara tersebut sebelum masuk jalur busway atau flyover itu sendiri.
      Ironisnya, aksi ini makin marak terjadi di tengah-tengah upaya Polda Metro Jaya melakukan Operasi Simpati. Neta pun menyayangkan upaya Polri yang terkesan 'kejar setoran' ini karena Polri baru saja ditetapkan mendapat dana renumerasi. "Untuk itu IPW mendesak Kapolri menurunkan tim khusus untuk menertibkan aksi tersebut," pungkas Neta.(Bamb/BP)

2011-08-16T14:20:00.005-07:00

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA PENYAMPAIAN KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2012 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
DI DEPAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2011

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga Negara,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk mengikuti sidang lanjutan yang terhormat ini.

Setelah tadi pagi saya menyampaikan pidato kenegaraan, pada kesempatan ini ijinkan saya untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya.

Sesuai amanat konstitusi, RAPBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagaimana diamanatkan pula oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka RAPBN 2012 disusun dengan berpedoman pada Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012.

Penyusunan RAPBN tahun 2012 juga memperhatikan saran dan pendapat DPR-RI, serta pertimbangan DPD-RI, yang disampaikan dalam Forum Pembicaraan Pendahuluan beberapa waktu yang lalu. Dipertimbangkan pula perkembangan ekonomi terkini, baik domestik maupun internasional, serta sasaran-sasaran jangka menengah yang ingin dicapai seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.

Saudara-saudara,
Sebelum saya menyampaikan pokok-pokok RAPBN tahun 2012, ijinkan saya mengemukakan secara singkat mengenai perkembangan kondisi ekonomi terkini, baik global maupun domestik, yang melatar-belakangi penyusunan kerangka ekonomi makro dan berbagai besaran RAPBN 2012.

Sebagaimana kita ketahui bersama, akhir-akhir ini ekonomi dunia dilanda berbagai guncangan, yang mempengaruhi perkembangan ekonomi global di bulan-bulan mendatang. Kondisi ini dapat berpengaruh pula pada perekonomian di negara kita. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju hampir pasti akan melambat, bila dibandingkan dengan pertumbuhannya di tahun 2010. Perekonomian Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris diprediksi akan tumbuh melambat.

Perlambatan laju pertumbuhan juga akan terjadi di kawasan Asia, meskipun tahun ini perekonomian Asia masih akan menjadi yang terbaik. Tiongkok dan India, akan tetap menjadi motor penggerak perekonomian Asia. Krisis keuangan yang melanda Eropa; meningkatnya inflasi dan risiko overheating perekonomian di Tiongkok dan India; serta krisis fiskal yang tidak tuntas di Amerika Serikat baru-baru ini, merupakan risiko tambahan bagi perekonomian dunia tahun ini dan tahun depan. Semuanya itu harus kita waspadai dan antisipasi, agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi di negara kita.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Di tengah perkembangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian itu, ekonomi kita tahun ini diperkirakan tumbuh 6,5 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun ini, yang merupakan pertumbuhan tertinggi setelah krisis 1998, didukung oleh investasi, ekspor, dan konsumsi masyarakat. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi akan digerakkan oleh sektor industri pengolahan; sektor pertanian; dan sektor pertambangan.

Sementara itu, kenaikan harga komoditas dunia serta cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah, telah memberi tekanan pada laju inflasi di dalam negeri. Pada tahun 2010 lalu, laju inflasi mencapai 6,96 persen, sementara hingga bulan Juli tahun ini, inflasi kita—secara tahunan—mencapai 4,61 persen. Oleh karena itu, Pemerintah telah dan akan senantiasa menempatkan pengendalian harga-harga sebagai prioritas utama, dalam menjaga stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terus mengalami penguatan. Hingga akhir Juli 2011, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai 8.716 rupiah per USD, atau menguat 4,93 persen bila dibandingkan dengan posisinya pada periode yang sama tahun 2010. Dengan tetap terjaganya kepercayaan terhadap Rupiah, tingkat suku bunga BI rate dapat dipertahankan pada tingkat 6,5 persen sepanjang tahun 2010. Pada bulan Februari 2011, suku bunga acuan BI dinaikkan sebesar 25 basis point menjadi 6,75 persen, dan masih dipertahankan hingga saat ini.

Di lain pihak, penyaluran kredit perbankan sampai dengan bulan Juni 2011 meningkat hingga mencapai Rp1.973 triliun, atau tumbuh lebih dari 23 persen. Begitu pula, kondisi kesehatan perbankan juga makin kuat. Rasio kecukupan modal bank umum hingga Mei 2011, relatif terjaga 17,4 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah bank umum berhasil diturunkan menjadi sekitar 2,6 persen pada akhir tahun 2010.

Ini merupakan tingkat terendah dalam lima tahun terakhir. Sementara itu kinerja pasar modal dalam negeri tidak terlepas dari perkembangan pasar global dan regional. Setelah mengalami kenaikan yang spektakuler menembus angka 4.000, Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami koreksi dalam minggu-minggu terakhir ini menjadi 3.900-an pada minggu kedua Agustus 2011.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Dari sisi perdagangan internasional, neraca transaksi berjalan mengalami surplus sekitar USD5,6 miliar pada tahun 2010 dan sekitar USD2,3 miliar sampai dengan bulan Juni tahun 2011. Kondisi ini juga disertai dengan terjadinya surplus neraca modal, seiring dengan me-ningkatnya arus modal masuk ke negara kita, yang dalam semester pertama tahun ini naik sekitar USD6,8 miliar dari posisi akhir tahun 2010. Dengan perkembangan itu, cadangan devisa kita telah mencapai USD123,2 miliar pada awal Agustus 2011—sebuah peningkatan hampir 350 persen bila dibandingkan dengan cadangan devisa di tahun 2004 sebesar USD36,3 miliar.

Untuk mengantisipasi terjadinya pembalikan arus modal masuk dan dampak buruk penurunan ekonomi global, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah pengamanan: kita lakukan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN), pembelian kembali SBN dengan dana APBN, pembentukan dana stabilisasi obligasi, dan penyiapan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mendukung stabilisasi pasar SBN domestik. Langkah antisipasi ini kita lakukan untuk memberikan sinyal positif bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini aman dan baik. Langkah-langkah ini, insya Allah dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan bagi para pelaku ekonomi.

Berdasarkan perkiraan perkembangan ekonomi global dan domestik, maka sasaran dan asumsi ekonomi makro, yang kita jadikan dasar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, sekaligus sebagai dasar perhitungan besaran RAPBN tahun 2012 adalah: pertumbuhan ekonomi 6,7 persen; laju inflasi 5,3 persen; suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,5 persen; nilai tukar rupiah Rp8.800 per USD; harga minyak USD90,0 per barel; dan lifting minyak 950 ribu barel per hari.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Saat ini kita tengah melakukan transformasi ekonomi nasional, dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Kita patut bersyukur, pertumbuhan ekonomi kita hingga saat ini terus meningkat. Momentum pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat itu telah makin memperluas lapangan kerja.

Dengan perluasan lapangan kerja, tingkat pengangguran terbuka dapat kita turunkan. Pada awal tahun 2011, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,1 juta orang atau 6,8 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang, menjadi 30 juta orang atau 12,5 persen. Upaya ini harus terus kita tingkatkan agar tahun depan, jumlah pengangguran terbuka dapat kita turunkan lagi hingga menjadi 6,4-6,6 persen, dan jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi sekitar 10,5-11,5 persen.

Berkaitan dengan itu, kita perlu menempuh langkah-langkah terobosan. Sejak Desember tahun lalu, saya telah mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, hingga BUMN untuk bersama-sama terlibat aktif dalam mempercepat dan memperluas perekonomian nasional. Upaya ke arah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi itu, kemudian kita tuangkan ke dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, atau MP3EI.

Kebijakan baru ini adalah langkah terobosan strategis, untuk melengkapi strategi pembangunan yang bersifat sektoral dan regional, yang kita jalankan selama ini. Dalam rancang bangun MP3EI itu kita gunakan tiga strategi besar, yaitu:

Pertama, mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia, yang meliputi: koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan koridor Papua-Maluku;

Kedua, memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional; dan

Ketiga, mempercepat kemampuan SDM dan IPTEK, untuk mendukung pengembangan program utama, dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi.

Pengembangan keenam koridor ekonomi itu kita harapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah.

Untuk memantau secara intensif pelaksanaan MP3EI, Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI). Sementara itu, pendanaan kegiatan MP3EI kita lakukan melalui keterpaduan pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, serta pihak swasta dan masyarakat. Pelaksanaan MP3EI ini semaksimal mungkin memberikan peran yang besar kepada pelaku usaha domestik dan sumberdaya dalam negeri.

Sejalan dengan itu, saya berharap agar anggaran yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, benar-benar dapat kita arahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan MP3EI. Demikian pula, BUMN kita harapkan dapat menjadi pilar dan kontributor utama dalam pelaksanaan MP3EI; bukan hanya komitmen, tetapi harus menjadi investasi nyata. Di samping itu, sebagai upaya terobosan, MP3EI menuntut kerja keras dan meninggalkan pola pikir business as usual.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Selanjutnya, saya akan menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah dan prioritas nasional di tahun mendatang, sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBN 2012. Sesuai dengan visi pembangunan dalam RPJMN 2010-2014, pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang makin sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Indonesia yang sejahtera akan kita wujudkan dengan memperkuat strategi empat jalur.

Dalam kerangka ini, pemerintah bersama-sama dengan dewan yang terhormat telah sepakat untuk menetapkan tema pembangunan nasional pada RKP Tahun 2012, yaitu: “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.

Berdasarkan tema RKP Tahun 2012, kita tetapkan 11 prioritas nasional, yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, dan pasca-konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, di tahun-tahun mendatang kebutuhan belanja negara kita tentu bertambah besar. Di sisi lain, pengalaman menunjukkan bahwa komposisi anggaran belanja negara hingga saat ini, masih didominasi belanja wajib seperti belanja pegawai, sebagian belanja barang, pembayaran bunga utang, serta berbagai jenis subsidi dan transfer ke daerah. Kondisi itu menyebabkan dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang lebih produktif, menjadi terbatas.

Untuk itulah, pada kesempatan yang baik ini saya minta kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, agar mengelola APBN dan APBD secara lebih cermat, transparan, dan akuntabel. Dari sisi penerimaan, kita harus mampu meningkatkan, menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan negara dan pendapatan asli daerah, agar kapasitas fiskal kita semakin kuat.

Dari sisi belanja, kita harus dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja, baik belanja APBN maupun belanja APBD. Anggaran belanja harus dapat kita gunakan secara makin berkualitas, efektif, dan efisien. Kebocoran anggaran tidak boleh terjadi. Setiap rupiah yang dibelanjakan, harus kita gunakan untuk kegiatan dan program yang benar-benar produktif, dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Dengan rambu-rambu dan kerangka pengelolaan kebijakan fiskal itulah, dalam RAPBN Tahun 2012 pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai 1.292,9 triliun rupiah. Jumlah ini naik sebesar 123,0 triliun rupiah atau 10,5 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P Tahun 2011 sebesar 1.169,9 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai 1.418,5 triliun rupiah, naik 97,7 triliun rupiah atau 7,4 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P Tahun 2011 sebesar 1.320,8 triliun rupiah. Dengan konfigurasi ini, pada RAPBN 2012, kita berhasil menekan defisit anggaran menjadi 1,5 persen terhadap PDB.

Saudara-saudara,
Sekarang, ijinkan saya untuk menguraikan lebih rinci, pokok-pokok kebijakan dan rencana pendapatan negara dan hibah yang saya kemukakan tadi.

Pendapatan negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal kita, untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Peningkatan pendapatan negara adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan.

Dengan komitmen itu, dalam RAPBN 2012, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai 1.019,3 triliun rupiah, atau memberi kontribusi hampir 79 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar 140,6 triliun rupiah, atau sekitar 16 persen dari target APBN-P Tahun 2011. Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio mengalami peningkatan dari 12,2 persen di tahun 2011 menjadi 12,6 persen di tahun 2012. Makin meningkatnya penerimaan negara dari pajak, membawa konsekuensi pada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan itu, Pemerintah terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, termasuk melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Dalam mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan, pada bulan September 2011, Pemerintah berencana melakukan sensus pajak nasional. Melalui kegiatan sensus itu, kita ingin cakupan potensi pajak terus meningkat, baik dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan. Sejalan dengan cara itu, kita sempurnakan pula mekanisme keberatan dan banding untuk meningkatkan pengawasan dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Langkah-langkah itu, kita sertai dengan pemberian sanksi yang lebih berat bagi yang melakukan penyelewengan.

Di bidang kepabeanan dan cukai, kita lakukan langkah-langkah optimalisasi penerimaan, antara lain melalui penyesuaian tarif cukai, pengkajian ekstensifikasi barang kena cukai, dan pengoperasian secara penuh Indonesia National Single Window. Disamping itu, kita teruskan langkah-langkah untuk memperkecil kebocoran, meningkatkan intensifikasi pemungutan, serta mengatur dan menangani barang-barang ekspor dan impor dengan lebih cermat dan lebih dalam.

Sementara itu, PNBP tahun 2012 direncanakan mencapai 272,7 triliun rupiah, atau memberi kontribusi sekitar 21 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting minyak dan efisiensi cost recovery. Sejalan dengan itu, penerimaan dari deviden BUMN kita optimalkan melalui langkah-langkah restrukturisasi BUMN yang makin terarah dan efektif; penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance; dan peningkatan sinergi antar-BUMN.

Demikian pula, penggalian potensi penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan dan jasa kementerian dan lembaga kita tingkatkan, dengan melakukan langkah-langkah penertiban dan perbaikan administrasi PNBP; penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP; serta penyesuaian tarif dan peninjauan atas cakupan dan fleksibilitas penggunaannya. Peningkatan penerimaan negara dari pajak, cukai dan PNBP kita tujukan untuk memperkokoh kemandirian anggaran dan ekonomi nasional. Dengan cara itulah, secara bertahap kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Saudara-saudara,
Perkenankan saya beralih pada penyampaian pokok-pokok penjelasan mengenai kebijakan dan rencana anggaran belanja negara. Sejalan dengan makin besarnya kapasitas fiskal kita, volume anggaran belanja negara dalam beberapa tahun terakhir ini, juga terus mengalami peningkatan. Berkaitan dengan itu, seperti saya kemukakan tadi, kualitas belanja negara harus terus menerus kita tingkatkan, agar benar-benar dapat berfungsi secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2012, belanja negara dalam RAPBN 2012 direncanakan mencapai 1.418,5 triliun rupiah. Belanja sebesar itu kita alokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga, 476,6 triliun rupiah; belanja non-kementerian dan lembaga, 477,5 triliun rupiah; dan transfer ke daerah, 464,4 triliun rupiah.

Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2012, anggaran belanja kementerian dan lembaga serta belanja non-kementerian dan lembaga kita arahkan untuk mencapai sembilan sasaran utama, yaitu:

Pertama, meningkatkan belanja infrastruktur untuk mengatasi sumbatan, keterkaitan dan keterhubungan domestik, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, menuntaskan program reformasi birokrasi.

Ketiga, meningkatkan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

Keempat, memperkuat program-program pro-rakyat, melalui langkah-langkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan.

Kelima, meningkatkan kualitas belanja negara, melalui pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Keenam, mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara.

Ketujuh, meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kedelapan, memenuhi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Kesembilan, memberikan dukungan kepada pelaksanaan kegiatan kerjasama pemerintah-swasta atau Public Private Partnership.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Secara keseluruhan, dalam RAPBN 2012 terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang mendapat alokasi anggaran di atas 20 triliun rupiah. Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah:

Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar 64,4 triliun rupiah;
Kementerian Pekerjaan Umum 61,2 triliun rupiah;
Kementerian Pendidikan Nasional 57,8 triliun rupiah;
Kementerian Agama 37,3 triliun rupiah;
Kepolisian Negara Republik Indonesia 34,4 triliun rupiah;
Kementerian Kesehatan 28,3 triliun rupiah; dan
Kementerian Perhubungan sebesar 26,8 triliun rupiah.

Alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, kita prioritaskan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal di semua jenjang pendidikan. Bersama-sama dengan anggaran belanja untuk fungsi pendidikan yang tersebar, baik di berbagai kementerian dan lembaga lainnya maupun melalui transfer ke daerah, alhamdullillah, dalam RAPBN Tahun 2012 mendatang kita tetap dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Kita bersyukur, dari tahun ke tahun alokasi anggaran pendidikan dapat terus kita tingkatkan, bahkan melampaui amanat konstitusi. Tahun 2010 lalu, anggaran pendidikan mencapai 225,2 triliun rupiah atau 20 persen dari APBN. Tahun ini, jumlah itu mencapai 266,9 triliun rupiah atau 20,2 persen dari APBN; dan tahun 2012 kita rencanakan sebesar 286,6 triliun rupiah atau 20,2 persen.

Pada kesempatan ini saya sungguh berharap, agar anggaran pendidikan yang besar itu dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Kita menyadari, di berbagai pelosok desa masih banyak gedung-gedung sekolah yang kurang layak. Oleh karena itu, menjadi prioritas kita pada tahun 2012 mendatang untuk memperbaikinya, dengan anggaran pendidikan yang tersedia.

Alokasi anggaran pendidikan juga tetap kita prioritaskan untuk memberikan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS bagi 31,3 juta siswa setingkat SD dan 13,4 juta siswa setingkat SMP; serta menyediakan beasiswa bagi lebih dari 8 juta siswa miskin pada semua jenjang pendidikan. Di tingkat pendidikan tinggi, Pemerintah memberikan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik, Bantuan Belajar Mahasiswa, dan Beasiswa Bidik Misi yaitu bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya hidup kepada para mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai, namun kurang mampu secara ekonomi.

Sejalan dengan itu, kita tingkatkan pula mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah melalui sertifikasi guru sebanyak 90 ribu orang. Dari apa yang saya kemukakan tadi, insya Allah pada tahun 2012 mendatang, kita dapat mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan lebih berkualitas kepada warga bangsa di seluruh tanah air.

Saudara-saudara,
Sementara itu, alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan kita rencanakan antara lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; meningkatkan jumlah Puskesmas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan hingga 86 persen; meningkatkan persentase perawatan bagi balita yang bergizi buruk hingga 100 persen; serta meningkatkan persentase rumah sakit yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas hingga mencapai 85 persen. Kita ingin derajat kesehatan masyarakat dapat lebih meningkat di seluruh pelosok tanah air.

Selanjutnya, alokasi anggaran pada Kementerian Pertahanan kita prioritaskan untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Anggaran itu, juga kita alokasikan untuk memenuhi fasilitas dan sarana-prasarana, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kekuatan pokok minimum dengan daya penggentar yang memadai. Kita utamakan pengadaan alutsista produksi industri dalam negeri. Dengan menggunakan alutsista produksi dalam negeri, sekaligus kita dapat memacu perkembangan industri, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan penguasaan teknologi. Kita harus bangga mengguna-kan produksi dalam negeri hasil karya anak bangsa kita sendiri.

Prioritas alokasi anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ditujukan untuk menurunkan gangguan kamtibmas, serta pencegahan potensi gangguan keamanan, baik kualitas maupun kuantitas. Anggaran itu juga diperuntukkan bagi penanggulangan sumber penyebab kejahatan, gangguan ketertiban, dan konflik di masyarakat.

Sementara itu, prioritas alokasi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, kita fokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas, terutama untuk mengurangi hambatan di bidang infrastruktur. Transportasi DKI Jakarta juga mendapat prioritas penanganan, untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Semuanya itu sangat penting untuk meningkatkan percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi.

Saudara-saudara,
Selain ketujuh kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran di atas 20 triliun rupiah, juga terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang memperoleh alokasi anggaran di atas 10 triliun rupiah. Beberapa kementerian dan lembaga itu adalah:

Kementerian Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar 17,8 triliun rupiah, terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta mutu produk pertanian dalam arti luas;
Kementerian Keuangan 17,8 triliun rupiah, terutama untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan;
Kementerian Dalam Negeri 17,1 triliun rupiah, terutama untuk program peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan; dan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 15,6 triliun rupiah, untuk mendukung pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi secara optimal.

Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja kementerian dan lembaga, sekaligus meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan negara, dalam tahun 2012 mendatang, kita juga akan menerapkan secara penuh penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, mulai tahun ini kita terapkan kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi, atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian dan lembaga tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, kita juga akan membangun sistem evaluasi kinerja penganggaran.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Sejalan dengan arah kebijakan dan penentuan prioritas anggaran belanja kementerian dan lembaga, dalam RAPBN 2012, alokasi anggaran belanja modal kita rencanakan mencapai 168,1 triliun rupiah, naik 27,2 triliun rupiah atau 19,3 persen dari APBN-P 2011. Peningkatan anggaran belanja modal yang semakin tinggi, kita arahkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur—termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi—sebagai bagian dari upaya kita untuk mendukung pengembangan dan peningkatan keterhubungan antar-wilayah.

Untuk meningkatkan keterhubungan antar-wilayah, pada pembangunan di bidang perhubungan, belanja modal kita rencanakan antara lain untuk membangun jaringan rel kereta api baru sepanjang 150 kilometer serta mengembangkan dan merehabilitasi 116 bandara dan membangun 14 bandar udara baru di berbagai tempat di seluruh tanah air. Kita ingin menyeimbangkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengatasi sumbatan infrastruktur dan meningkatkan keterhubungan antar-wilayah, akan kita gunakan anggaran belanja modal untuk pembangunan jalan baru dan peningkatan kapasitas jalan sepanjang 4.005 km. Disamping itu kita juga melakukan preservasi yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan jalan sepanjang 36.319 kilometer; membangun jembatan baru sepanjang 7.682 meter dan memelihara jembatan sepanjang 217.076 meter diseluruh pelosok tanah air.

Di bidang perumahan, alokasi belanja modal kita rencanakan untuk menunjang pembangunan 175 rumah susun sederhana sewa dan unit hunian rumah susun beserta infrastruktur pendukungnya sebanyak 48 twin blocks. Anggaran itu, juga akan kita manfaatkan untuk membiayai pembangunan rumah murah sebanyak 62.500 unit. Untuk mendukung ketahanan pangan, kita akan membangun 9 waduk dan merehabilitasi 24 waduk. Kita juga akan menyelesaikan pembangunan 87 embung atau situ dan merehabilitasi 62 embung atau situ.

Hadirin sekalian yang saya hormati.
Alokasi belanja modal yang terus meningkat, juga kita arahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan menuju kekuatan pokok minimal; mendukung pendanaan kegiatan-kegiatan tahun jamak; meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim; serta meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi bencana.

Sementara itu, untuk melanjutkan berbagai program perlindungan sosial yang berpihak pada rakyat miskin atau pro-poor program, alokasi anggaran bantuan sosial dalam RAPBN Tahun 2012 direncanakan mencapai 63,6 triliun rupiah. Alokasi anggaran sebesar itu, terutama ditujukan untuk melanjutkan program perlindungan sosial, yang kita titik-beratkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan program-program berbasis pemberdayaan, yang tercakup dalam tiga klaster program pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

Saudara-saudara,
Selain pengentasan kemiskinan, tugas penting negara lainnya adalah mengurangi beban hidup masyarakat, utamanya masyarakat berpendapatan rendah. Untuk itu Pemerintah tetap memberikan subsidi dalam berbagai bentuknya kepada mereka. Pada tahun 2012 mendatang, pemerintah masih tetap mengalokasikan anggaran untuk subsidi, dan sekaligus melakukan perbaikan dalam mekanisme penyalurannya agar lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Dalam RAPBN 2012, anggaran subsidi direncanakan mencapai 208,9 triliun rupiah. Jumlah ini turun 28,3 triliun rupiah dari beban anggaran subsidi dalam APBN-P 2011 sebesar 237,2 triliun rupiah. Anggaran sebesar itu akan kita alokasikan untuk subsidi BBM 123,6 triliun rupiah; subsidi listrik 45 triliun rupiah; dan subsidi non-energi 40,3 triliun rupiah. Subsidi non-energi ini terdiri dari subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan publik, subsidi bunga kredit program dan subsidi pajak.

Pemerintah menyadari bahwa subsidi yang sebetulnya merupakan hak masyarakat ekonomi lemah ke bawah, penyalurannya masih banyak yang kurang tepat sasaran, sehingga juga dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang telah dilakukan pada tahun 2011 tetap dilanjutkan dalam tahun 2012. Volume BBM bersubsidi, kita kendalikan antara lain melalui: optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg; peningkatan pemanfaatan energi alternatif seperti Bahan Bakar Nabati (BBN) dan Bahan Bakar Gas (BBG); serta pembatasan volume konsumsi secara bertahap.

Saudara-saudara,
Selain berbagai bentuk subsidi, program-program peningkatan kesejahteraan rakyat juga tetap menjadi fokus utama dari RAPBN tahun yang akan datang. Oleh karena itu, dalam RAPBN 2012 ini kita berikan prioritas alokasi anggaran antara lain untuk ketahanan pangan sebesar 41,9 triliun rupiah. Kita, antara lain, gulirkan program surplus beras 10 juta ton dalam lima hingga 10 tahun mendatang. Melalui berbagai program strategis itulah, kita berikan perhatian kepada segenap elemen masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, serta penghasilan dan kesejahteraan mereka. Perhatian kepada para petani, kita wujudkan antara lain melalui pemberian bantuan langsung pupuk sebesar 675 miliar rupiah atau setara 192,8 ribu ton. Selain itu, kita sediakan bantuan langsung bibit unggul sebesar 1,8 triliun rupiah, atau setara 185 ribu ton benih tanaman pangan.

Perhatian kepada nelayan, kita lakukan melalui pengembangan sistem usaha budidaya ikan, dengan menyediakan modal kerja bagi sebanyak 3.340 kelompok nelayan; pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil untuk pembangunan kawasan minapolitan untuk 3.700 kelompok nelayan; serta pembangunan dan pembinaan pelabuhan perikanan pada 816 pelabuhan.

Bagi kaum pekerja, kita gulirkan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan sekaligus mendorong daerah-daerah untuk membayar upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Regional. Sementara itu, kepada kalangan usaha kecil, mikro dan menengah, kita perluas program penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah kita rintis pada tahun-tahun sebelumnya.

Sejalan dengan itu, dalam rangka mengembangkan kemandirian masyarakat, kita lanjutkan program PNPM Mandiri dengan mengalokasikan anggaran sebesar 13,1 triliun rupiah. Anggaran itu, kita rencanakan antara lain untuk: program PNPM perdesaan sebesar 9,6 triliun rupiah, dengan sasaran 5.020 kecamatan; program PNPM perkotaan sebesar 2 triliun rupiah, dengan sasaran 10.948 kelurahan; serta program PNPM daerah tertinggal dan khusus sebesar 42,3 miliar rupiah, dengan sasaran 85 kabupaten dan kota.

Selain itu, kita lanjutkan program bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengalokasikan anggaran sebesar 2,1 triliun rupiah untuk menjangkau sasaran sekitar 1,5 juta rumah tangga sangat miskin. Untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya, kita lanjutkan pemberian beras bagi rakyat miskin dan setengah miskin dengan mengalokasikan anggaran sebesar 15,6 triliun rupiah, kepada sekitar 17,5 juta rumah tangga sasaran. Semuanya itu, kita tujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat banyak, terutama bagi saudara-saudara kita yang berpendapatan rendah.

Seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah juga memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Berkaitan dengan itu, Pemerintah dalam tahun 2012 mendatang berketetapan untuk menaikkan gaji pokok PNS, TNI, Polri dan pensiunan sebesar rata-rata 10 persen. Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan.

Saudara-saudara,
Sekarang, ijinkan saya untuk beralih menyampaikan penjelasan tentang kebijakan dan rencana alokasi dana pembangunan ke daerah. Pendanaan pembangunan nasional, selain dialokasikan melalui belanja kementerian dan lembaga; dan belanja non kementerian dan lembaga, juga dilakukan melalui transfer ke daerah yang terus meningkat dalam postur APBN kita. Pendanaan melalui transfer ke daerah bertujuan untuk mendukung konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Guna mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah kita gunakan dua instrumen utama sekaligus, yaitu: pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak atau taxing power dan pemberian transfer ke daerah. Langkah-langkah dan upaya penguatan taxing power daerah, kita wujudkan dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010. Melalui undang-undang baru itulah, kita dapat memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada; menambah jenis pajak dan retribusi daerah; meningkatkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah; serta memberikan diskresi kepada daerah dalam menetapkan tarif pajak.

Sementara itu, alokasi anggaran transfer ke daerah tahun 2012, kita alokasikan masing-masing untuk dana perimbangan 394,1 triliun rupiah dan dana otonomi khusus dan penyesuaian 70,2 triliun rupiah. Alokasi dana perimbangan itu terdiri atas Dana Bagi Hasil atau DBH, 98,5 triliun rupiah; Dana Alokasi Umum atau DAU, 269,5 triliun rupiah; dan Dana Alokasi Khusus atau DAK, 26,1 triliun rupiah.

Dana bagi hasil, kita sempurnakan alokasi perhitungan dan penetapannya agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Begitu pula DAU yang kita alokasikan sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, harus benar-benar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi kesejahteraan rakyat. Kita juga harus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimum. Demikian pula DAK, yang kita rencanakan untuk dapat membantu daerah-daerah berkemampuan fiskal rendah, harus betul-betul dapat dimanfaatkan se-efektif mungkin untuk mendanai penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat.

Sementara itu, Dana Otonomi Khusus dalam RAPBN 2012 kita rencanakan sebesar 11,8 triliun rupiah, masing-masing untuk

Provinsi Papua 3,8 triliun rupiah;
Papua Barat 1,6 triliun rupiah; dan
Aceh 5,4 triliun rupiah.
Selain diberikan dana otonomi khusus, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebesar 1,0 triliun rupiah. Pada kesempatan yang baik ini, saya minta agar Dana Otonomi Khusus ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat. Saya juga meminta agar dilakukan pengawasan yang lebih efektif dalam pemanfaatan Dana Otonomi Khusus.

Selanjutnya, dalam RAPBN 2012 mendatang, dana penyesuaian kita rencanakan mencapai 58,4 triliun rupiah, atau mengalami peningkatan 3,9 triliun rupiah dari pagu APBN-P 2011 sebesar 54,5 triliun rupiah. Dari dana penyesuaian itu, alokasi dana BOS kita rencanakan mencapai 23,6 triliun rupiah, naik 6,8 triliun rupiah atau 40,5 persen dari pagu APBN-P 2011. Dana BOS itu kita tujukan untuk stimulus bagi daerah, dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan BOS Daerah.

Saya mendengar ada permasalahan yang menyertai pengalihan pelaksanaan Dana BOS ke daerah pada tahun ini. Saya tidak ingin, perolehan atas dana BOS bagi anak-anak yang berhak mendapatkannya, menjadi terlambat. Oleh karena itu, saya sungguh berharap agar pada tahun mendatang, proses yang menghambat penyaluran BOS harus di tiadakan.

Di samping Dana BOS, pemerintah juga merencanakan alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar 30,6 triliun rupiah. Jumlah ini, naik sebesar 12,1 triliun rupiah, atau lebih dari 65 persen dari pagu APBN-P Tahun 2011. Untuk memenuhi kebijakan perbaikan pendapatan guru PNS Daerah menjadi minimal 2,0 juta rupiah per bulan, Pemerintah juga tetap menyediakan anggaran untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang belum memperoleh Tunjangan Profesi Guru, yang keseluruhannya mencapai 2,9 triliun rupiah. Dengan peningkatan kesejahteraan guru ini, diharapkan para guru dapat memberikan kontribusi peningkatan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tanggung jawabnya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak para anggota dewan yang terhormat untuk mencermati pertumbuhan daerah baru. Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sampai saat ini, daerah baru mengalami penambahan yang luar biasa hingga 205 daerah, yang terdiri dari 7 Provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikian, jumlah daerah saat ini telah mencapai 524 daerah, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Akibatnya, alokasi anggaran yang sesungguhnya diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, banyak yang harus kita alihkan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan, belanja pegawai, dan keperluan lain bagi pemekaran daerah baru.

Dari sisi pendanaan APBN, pemekaran daerah baru tentu berdampak terhadap keuangan negara. Implikasi paling nyata yang dirasakan oleh daerah adalah menurunnya alokasi riil dana alokasi umum. Semakin banyak daerah, tentu akan berdampak pada penyebaran dana alokasi umum secara proporsional kepada seluruh daerah. Sementara itu, implikasi yang dirasakan oleh pemerintah pusat adalah meningkatnya kebutuhan penyediaan dana alokasi khusus dan meningkatnya alokasi belanja pemerintah untuk mendanai instansi vertikal di daerah. Untuk itulah, kita harus lebih kritis dan lebih cermat dalam menyikapi pemekaran daerah baru, agar tidak memberikan beban anggaran yang sangat berlebihan.

Selain itu, saya juga banyak mendapat laporan bahwa pengelolaan APBD di berbagai daerah masih belum efektif. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh alokasi belanja pegawai yang terus meningkat, sebaliknya porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru menurun. Peningkatan porsi belanja pegawai dalam APBD berkaitan erat dengan terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru daerah setiap tahun, yang dalam banyak kasus, tidak sesuai dengan kompetensi dan keperluannya. Yang lebih memprihatinkan, sebagian belanja modal juga digunakan untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan pembelanjaan lain yang tidak tepat. Seharusnya, belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan, yang justru perlu ditingkatkan.

Berkaitan dengan itu, melalui mimbar yang terhormat ini, saya menginstruksikan kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota agar memperbaiki postur APBD dengan benar-benar menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya, maupun dalam pengelolaan keuangan daerah. Belanja operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja perjalanan dinas sedapat mungkin dikurangi dan terus dijaga efisiensinya. Kebijakan moratorium pengangkatan PNS Daerah yang kita jalankan dewasa ini, dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran di daerah. Sebaliknya, belanja-belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal atau belanja infrastruktur harus diberikan porsi yang lebih besar dan diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga perlu terus ditingkatkan.

Saudara-saudara,
Dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal, saya perlu menyampaikan penjelasan tentang defisit anggaran dalam RAPBN 2012. Pada dasarnya, defisit akan kita jaga dan kendalikan pada tingkat sebesar 125,6 triliun rupiah atau 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto. Jumlah ini, turun sebesar 25,2 triliun rupiah dari target defisit anggaran dalam APBN-P 2011 sebesar 150,8 triliun rupiah atau 2,1 persen terhadap PDB. Kita patut bersyukur masih mampu mengendalikan defisit dan menjaga ketahanan fiskal, di saat beberapa negara Eropa mengalami krisis fiskal dan utang pemerintah akibat kenaikan defisit mereka yang mencapai lebih dari 10 persen terhadap PDB.

Untuk membiayai defisit anggaran itu, Pemerintah berencana menggunakan sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah itu kita lakukan dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, serta beban dan risiko seminimal mungkin. Sumber utama pembiayaan dalam negeri, tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN, sedangkan sumber pembiayaan luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri, berupa pinjaman program dan pinjaman proyek.

Dengan langkah-langkah itulah, kita upayakan penurunan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dari sekitar 25 persen pada akhir tahun 2011 menjadi sekitar 24 persen pada akhir tahun 2012. Ini merupakan penurunan yang sangat berarti jika dibandingkan dengan rasio utang tahun 2004 yang mencapai 57 persen. Penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB, insya Allah, dapat lebih memperkuat struktur ketahanan fiskal kita, sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Inilah bagian dari upaya kita untuk memelihara ketahanan ekonomi nasional.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Demikianlah penjelasan saya mengenai kebijakan yang akan diambil Pemerintah dalam tahun 2012 mendatang, beserta rencana anggarannya. Saya berharap pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya dapat berjalan lancar, dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lancarnya pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya, akan berdampak pada lancarnya proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebelum mengakhiri Keterangan Pemerintah ini, saya mengajak kepada para anggota dewan yang terhormat untuk bersama-sama melakukan optimasi anggaran dengan sebaik-baiknya. Saya juga berharap kepada BPK, untuk bersama-sama BPKP dapat terus mengawasi penggunaan anggaran dengan cermat, baik di pusat maupun di daerah. Mari kita gunakan anggaran negara ini dengan tepat dan benar.

Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR-RI dan DPD-RI, atas kerja sama yang terjalin selama ini. Kerja sama yang baik selama ini, insya Allah dapat terus kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan jalan yang mudah, dalam upaya kita menjalankan roda pembangunan menuju bangsa dan negara yang lebih aman, tentram, maju, adil dan sejahtera.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

2011-06-10T09:56:00.000-07:00

Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri dan Menkeu Tandatangani MoU Tentang Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan

Jakarta, BUANA POST

Penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk menertibkan dan mengatur kembali bagaimana pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Negara yang lebih baik. Saat ini, Rutan yang berada di luar Kemenkumham tidak mempunyai aturan-aturan yang baku Tentang pengelolaan Cab.Rutan yang baik, sehingga timbul masalah-masalah yang terjadi. Seharusnya, semua Cab.Rutan berada di bawah pengawasan Kemenkumham. Namun faktanya, Kemenkumham tidak mungkin melakukan pemeriksaan secara terus-menerus di tiap-tiap Cab.Rutan yang ada. Baik Cab.Rutan yang ada di Bea Cukai (Kemenkeu), Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri (Kejaksaan), serta Cab.Rutan yang ada di Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah kasus Gayus, baru terbuka masalah dan kendala Cab.Rutan yang ada di luar Kemenkumham. Atas dasar tersebut, Kemenkumham memprakarsai nota kesepahaman ini untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam pengelolaan dan pembinaan tahanan, sehingga penegakkan hukum sesuai dengan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dapat tercapai.

Selain itu perlu adanya evaluasi di tubuh Kemenkumham, Kejagung, Kepolisian, dan Kemenkeu. Agar tidak ada ego sektoral di antara lembaga tersebut. Kemudian Menkumham, harus ada kualifikasi di tiap Cab.Rutan yang mengatur tahanan mana yang bisa ditempatkan di Cab.Rutan Kepolisian, Bea Cukai, dan Kejaksaan. Jadi tidak semua tahanan bisa ditempatkan di Cab.Rutan Polisi, semua ada klasifikasinya.

Hal ini untuk menghilangkan fitnah, buruk sangka terhadap penegakan hukum. Khusus untuk Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. bahwa ini adalah nota kesepahaman kedua. Sebelumnya, Kemenkumham, Kejaksaan, dan Kepolisian, serta Mahkamah Agung menandatangani nota kesepahaman Mahkumjakpol (Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan, Polisi Republik Indonesia (Polri), yang intinya adalah melakukan restoration justice.

Sebelumnya di negara kita ini tiap tahun bertambah kurang-lebih 1000 tahanan. Setelah Mahkumjakpol terbentuk dan disosialisasikan konsep restoration justice, tahun ini telah turun sekitar 1000 tahanan. Untuk melakukan evaluasi dan menghilangkan ego sektoral agar penegakan hukum menjadi lebih baik. Demikian kata sambutan yang disampaikan Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-red) Patrialis Akbar dalam rangka penandatanganan MoU antara Menkumham, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Keuangan di ruang Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Kamis pagi (09/06).
Staf Ahli Kemenkeu Bidang Penerimaan Negara Robert Pakpahan membacakan kata sambutan Menkeu (Menteri Keuangan-red) Drs Agus D.W. Martowardjojo, yang berhalangan hadir dikarenakan rapat dengan komisi XI DPR (Dewan Perwakilan Rakyat-red). Dalam sambutannya, Kemenkeu berharap banyak “Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini. kami berharap bimbingan dari Kemenkumham agar kami lebih baik dari segi teknis dan pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Negara.” Demikian kata sambutan Menkeu yang dibacakan oleh Robert Pakpahan.

Nota kesepahaman ini sangat strategis. Hal ini menjadi salah satu solusi akan minimnya pengetahuan akan syarat Cabang Rumah Tahanan yang baik. Saat ini Polisi mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan makan bagi para tahanan yang terus bertambah. Oleh karena itu, Cab.Rutan harus memenuhi syarat agar dapat berjalan dengan baik. Nota kesepahaman ini membawa dampak positif bagi penegakan hukum di Cab.Rutan, dan dapat menciptakan jejaring kinerja yang strategis, efisien dan berdaya guna, sehingga menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat. “Namun, masih diperlukan langkah-langkah teknis, pembentukan kelompok kerja untuk mengimplementasi nota kesepahaman ini. Demikian kata sambutan yang disampaikan Kapolri Jend Pol Timur Pradopo.

Kejaksaan Agung Basrief Arief dalam sambutannya menyambut baik akan Nota Kesepahaman ini. “Hal ini mengingat dibuatnya Cab.Rutan di luar Kemenkumham adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum, selain juga masalah over capacity Rutan dan Cab.Rutan yang ada di Kemenkumham.” Demikian kata sambutan yang disampaikan Jaksa Agung Basrief Arief.(Bamb/BP).

Parfi

2011-05-23T08:20:00.001-07:00

Gatot Brajamusti Dilaporkan ke Mapolda Metro Jaya

Kongres PARFI Ke XIV Tidak Syah, Akan di Gelar KLB ke 2

HJ. Yenny Rachman Gatot Brajamusti

Jakarta, BUANA POST.

Terpilihnya Gatot Brajamusti sebagai Ketua Umum organisasi profesi PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia-red) periode 2011-2015, namun bayak pihak yang kurang puas hasil kongres ke XIV yang digelar di Grand Said Hotel Jalan Jend Sudirman Jakarta pada hari Rabu (18-21/05).

Menurut keterangan HJ. Yanny Rachman artis senior yang menjadi panitia kongres PARFI ke XIV mengatakan bahwa kongres PARFI ke XIV yang diketuai Gatot Brajamusti tidak sah. Karena banyaknya kontroversi mengenai kongres PARFI ke XIV yang baru saja digelar, rencananya nanti akan diadakan KLB (Kongres Luar Biasa-red) PARFI. "Pimpinan Gatot Brajamusti jelas tidak sah dan jalannya kongres tidak sesuai dengan sah. Rencananya akan ada Kongres Luar Biasa Kedua. Saya rasa masih banyak calon yang lebih layak lagi dari dia," papar HJ. Yenny Rachman kepada wartawan (23/05) di Mapolda Metro Jaya, bersama sejumlah artis senior lainnya, melaporkan Gatot Brajamusti karena telah melakukan kecurangan saat mencalonkan diri jadi Ketua Umum PARFI.

Lebih jauh HJ. Yenny Rachman mengatakan bahwa melaporkan Gatot Brajamusti karena adanya kecurangan saat kongres PARFI ke XIV dan pencalonan dirinya sebagai Ketua PARFI yang dilakukannya.

Artis senior HJ. Yenny Rachman juga membantah bahwa kalau laporan yang ditujukan untuk Gatot Brajamusti, semata-mata untuk meningkatkan Pamor dan mencalonkan dirinya jadi Ketua PARFI. "Saya tidak punya tendensi apa-apa, saya punya hak hanya satu periode lagi (jadi Ketua PARFI). Itu bisa saya lakukan tapi saya nggak mau. Saya disini hanya ingin menunjukkan dia (Gatot Brajamusti-red)) jangan merekayasa kongres PARFI ke XIV ini." Tutur HJ. Yenny Rachman.

        Salah satu persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa PARFI menurut HJ. Yenyy Rachaman adalah harus pernah bermain film sebagai pemeran utama sebanyak tiga kali. HJ. Yenny Rachman sebagai panitia dikongres PARFI ke XIV, menilai persyaratan Gatot Brajamusti yang kini sudah naik jadi ketua PARFI periode 2011-2015, tidak memenuhi persyaratan.
    Sesuai ketentuan pasal 5 ayat 4 ART (Anggaran Rumah Tangga) PARFI bahwa yang berhak untuk dipilih hanyalah anggota biasa (AB), sedangkan saudara Gatot Brajamusti bukan sebagai anggota biasa. Karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 6 huruf A sampai huruf E ART PARFI.
   HJ. Yenny Rachman merasa bingung dengan kualifikasi yang diajukan Gatot Brajamusti. Pasalnya HJ. Yenny Rachman tidak pernah tahu film-film apa saja yang telah dimainkan (diperankan-red) oleh Gatot Brajamusti selama ini. "Dia nulis nama-nama film yang tidak saya tahu. Saya sendiri tidak tahu dia main film apa saja dan kapan." papar HJ. Yenny Rachman.

Menurut pengakuan HJ. Yenny Rachman mengatakan bahwa tidak pernah meluluskan kualifikasi pencalonan Gatot Brajamusti sebagai Ketua Umum PARFI periode 2011-2015. Walaupun Gatot Brajamusti terbukti bermain pada film-film yang pernah ia ajukan, kalau Gatot Brajamusti belum memenuhi unsur persyaratan sebagai Anggota Biasa di organisasi profesi PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia-red)."Saya tidak pernah tandatangani formulir itu (Anggota Biasa). Jika ditemukan kalau sejumlah film itu tidak benar, kalau benar pun, belum tentu dia (Gatot Brajamusti-red) bisa mencalonkan diri." Tandas Hj. Yenny Rachman artis senior yang pernah memerankan film ibu "RA. Kartini" pahlawan emansipasi wanita Indonesia. (Nila Lubis/BP)

Penanaman Sejuta Pohon

2011-05-21T02:35:00.000-07:00

Hari ke 2 Dijaga Polisi Kongres PARFI Ricuh. Terjadi Pemukulan

2011-05-19T21:52:00.001-07:00

Gatot Brajamusti calon Ketua Umum PARFI periode 2011-2015 (Photo: Istimewa)

Jakarta, BUANA POST

Kongres PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia-red) ke 14 yang di gelar di Grand Sahid Hotel Jl. Jend. Sudirman Jakarta, di hari kedua Kamis (19/05) ricuh dan kian memanas hingga terjadi insiden pemukulan terhadap dua anggota peserta kongres.Al Mosaf dan seorang perwakilan PARFI dari Batam yang menjadi korban pemukulan oleh petugas keamanan kongres setelah bersitegang antara anggota PARFI dengan Panitia Pelaksana Kongres PARFI ke 14.
Menurut pengakuan Al Mosaf mengatakan bahwa keributan itu terjadi ketika ia menanyakan keabsahan keanggotaan Gatot Brajamusti, Ketua Panitia Pelaksana Kongres PARFI ke 14 yang kini mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PARFI periode 2011-2015.

Gatot Brajamusti tidak layak sebagai Ketua Umum PARFI, karena telah memalsukan dokumen sebagai persyaratan calon Ketua Umum PARFI periode 2011-2015. "Kongres PARFI ke 14 sarat rekayasa. Banyak sekali anggota PARFI yang seharusnya tercatat sebagai Anggota Muda, tiba-tiba berubah keanggotaannya menjadi Anggota Biasa dan memiliki hak suara." tuturnya. Lanjut. "Belum selesai menyampaikan pendapatnya, tiba-tiba beberapa panitia kongres berdiri mendekat dan terjadilah aksi pemukulan tersebut." paparnya Al Mosaf.

.Kini korban pemukulan oleh petugas keamanan Kongres PARFI, akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya, didampingi kuasa hukumnya, Eggi Sudjana. Sampai berita ini diturunkan masih menunggu hasil visum dan laporan ke Polda Metro Jaya.

Kongres Dijaga Polisi 4 SSK
    Usai kericuhan, kongres tetap dilanjutkan dan dijaga oleh 4 Satuan Setingkat Kompi dari Kepolisian. Lagi-lagi, kericuhan terjadi. Kali ini, seorang anggota PARFI bernama Yani Timoer, anak almarhum aktor Ratno Timoer secara mengagetkan berdiri dan berteriak lantang, sambil membanting uang Rp 2 juta yang diduga pemberian dari orang-orangnya Gatot Brajamusti. "Saya tidak bisa dihargai dengan uang." ujar Yani Ratno Timoer sambil membanting uang sejumlah Rp 2 juta ke atas meja.
     Dengan adanya aksi tersebut kembali memicu kericuhan, beberapa perwakilan dari daerah pun menyatakan menolak jika kongres ditunda karena adanya deadlock. "Kami menolak tegas, pokoknya malam ini harus diselesaikan. Kami sudah bersusah payah datang ke sini." teriak beberapa orang dari perwakilan PARFI daerah.
    Sampai berita ini diturunkan saat sidang sedang rehat dikarenakan ricuh yang berkepanjangan dan belum menemui keputusan final.

Aksi Walk Out

   Karena kesal kongres tak menemukan jalan keluar dan cenderung ricuh, Ketua Umum PARFI Yenny Rachman akhirnya angkat bicara di depan peserta kongres. "Jangan terombang-ambing. Saya tidak ingin jabatan Ketua Umum Pengurus Besar PARFI lagi. Namun saya tak ingin meninggalkannya dalam keadaan gonjang-ganjing," papar Yenny Rachman di Grand Sahid Hotel Jakarta, Kamis malam (19/05).
     Yenny Rachman bersama beberapa artis senior lainnya meminta deadlock, yakni supaya kongres tersebut dihentikan untuk dibentuk kembali panitia kongres yang baru oleh pengurus besar PARFI.
     Namun karena pimpinan kongres, Abdi Soewirya, yang didukung oleh perwakilan PARFI daerah keukeuh untuk terus menjalankan sidang akhirnya, Yenny Rachman beserta artis-artis senior, di antaranya HIM Damsyik, Ade Irawan, Yati Octavia, Connie Sutedja, dan Nani Wijaya, walk out. "Selama pemilihan ketua umum PARFI, kami tidak pernah seperti ini. Kami merasa kongres ini sudah tidak benar, kami sebagai artis senior menyatakan keluar dari kongres ini," tandas HIM Damsyik sambil meninggalkan wartawan. (Bamb/BP)

2011-05-17T22:00:00.000-07:00

Kongres PARFI ke XIV Dinilai Cacat Hukum

Ramai-ramai Tolak Pencalonan

Gatot Brajamusti Ketua PARFI

Calon Ketua Umum Parfi Gatot Brajamusti (kiri) Nila Lubis dari BUANA POST (Kanan)

Jakarta, BUANA POST.

2 Kandidat Ketua Umum PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia-red) periode 2011-2015, Ki Kusumo dan Boy Tirayoh melalui Kuasa Hukum Eggy Sudjana secara tegas menolak pelaksanaan Kongres PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia-red) ke-XIV yang direncakanan digelar besok pagi selama 2 hari (18-19 Mei 2011-red) di Grand Sahid Hotel Jl. Jend. Sudirman Jakarta, terancam batal..

Menurut keterangan Eggy Sudjana kepada wartawan Senin (16/5) kemarin di Jakarta, mengatakan bahwa dalam hal ini, menduga telah terjadi banyak kejanggalan. Misalnya, perubahan status Anggota Muda (AM) menjadi Anggota Biasa (AB), terkait hak suara untuk memilih dan dipilih menjadi Calon Ketua Umum PARFI. Pencalonan bakal calon Ketua Umum lainnya, yakni Gatot Brajamusti sebagai Ketua Umum PARFI juga dinilai sarat dengan rekayasa. “Gatot Brajamusti tidak memenuhi syarat, karena pencalonannya menyimpang dari AD ART, dimana Calon Ketum PARFI minimal sudah tiga kali main film sebagai pemeran utama, sementara dia belum pernah sama sekali,” ujar Eggi Sudjana.

Lebih jauh Eggy Sudjana mengatakan bahwa selain itu, status Gatot Brajamusti sebagai Ketua Pelaksana Kongres PARFI ke XIV yang ikut mencalonkan diri, akan berdampak pada objektifitas pemilihan Ketua Umum PARFI, serta menimbulkan bias yang sangat membingungkan peserta kongres. Sialnya lagi masih dalam pengelolaan kepanitiaan, Gatot Brajamusti tidak mengindahkan sistem alokasi keuangan Panitia. “Masak panitia kongres pakai rekening pribadi dalam mengatur arus keluar masuk keuangan” ujarnya.

Selain itu menilai aktivitas panitia kongres menurut Eggy Sudjana tidak transparan. Dikhawatirkan jika kongres tetap digelar, akan terjadi konflik internal antar pendukung yang berpotensi terjadinya perpecahan di tubuh organisasi profesi PARFI. Oleh karena itu ia mendesak untuk membubarkan Panitia Kongres PARFI ke-14 karena dinilai cacat hukum. "Selanjutnya menunda kongres sampai batas waktu tertentu dan terbentuknya panitia baru yang bisa bersikap lebih adil, transparan dan objektif.

Eggy Sudjana mengusulkan agar Ketua Umum PARFI saat ini, Jenny Rahman dan Dewan Pertimbangan Organisasi PARFI, membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam tahapan persiapan kongres. Jika tidak diindahkan, kubu Eggi, mengancam akan akan menempuh jalur hukum.

Ternyata langkah yang ditempuh Eggi Sudjana dipercaya serta mendapat dukungan penuh dari sejumlah artis-artis senior yang tergabung di organisasi profesi PARFI, diantaranya HIM Damsyik (Datuk Maringgih-red), Aspar Paturusi, Ade Irawan, Dian Anggraeni, Kamel Marvin, dan Stanley. Serta beberapa nama yang mewakili perwakilan PARFI daerah seperti Yugo Alpiano dan Roky Manoarfa (Jakarta), Hendra Conti (Banten), Asmui Alkafi (Lampung), Yani Sandil (Karawang), Edwar AN (Yogyakarta), Han (Semarang) dan Al Mosaf (Cikampek)

Ditempat yang berbeda artis senior Ade Irawan mengatakan bahwa Gatot Brajamusti tidak layak menduduki kursi Ketua Umum PARFI "Keabsahan Gatot Brajamusti sebagai calon Ketua Umum PARFI saja masih perlu dipertanyakan. Sebab secara tertib administrasi, pencalonannya tidak sesuai dengan AD/ART. Ada dugaan dia telah memanipulasi data dan tiba-tiba memiliki kartu AB (anggota Biasa-red)" paparnya Ade Irawan.

. Ade Irawan juga menegaskan kepada semua artis yang tergabung diwadah organisasi profesi PARFI dan merasa peduli pada kelangsungan organisasi PARFI untuk merapatkan barisan, dan menegakkan aturan main yang benar, tanpa harus saling mencurangi satu sama lain. "Karena keberadaan PARFI sudah sepatutnya menaungi kepentingan artis film secara bersama," ujar Ade Irawan di kawasan Mega Kuningan Jakarta..

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dewan Pertimbangan Organisasi PARFI, Aspar Paturusi. mengatakan bahwa calon Ketua Umum PARFI minimal sudah main film sebagai pemeran utama sebanyak tiga kali. Tapi Gatot Brajamusti sudah melakukan kebohongan publik, dan mengaku sudah pernah main di film ini dan itu. "Saya sudah verifikasi data-data Gatot Brajamusti untuk mendapatkan kartu AB, di antaranya mengaku main di sejumlah sinetron. Tapi semuanya bohong," tegas Aspar Paturusi.

Ditempat yang berbeda artis Kamel Marvin orang lama di PARFI membenarkan hal itu "Katanya Gatot Brajamusti main sebagai pemeran pembantu utama di film Telaga Air Mata, produksi Starvision. Padahal saya tahu pemeran utamanya Christin Hakim dan Ayu Azhari. Sementara pemeran pembantu utama di film tersebut adalah Didi Petet," ujar Kemal Marvin.

Ditempat yang berbeda lainnya Aktor kawakan HIM Damsyik juga menyesalkan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Damsyik menyebut, anggota-anggota PARFI yang dapat undangan peserta kongres PARFI ke XIV adalah orang-orang mereka yang sekiranya mendukung Gatot Brajamusti. Yang dianggap tidak berpihak/mendukung kepada Gatot, tidak diundang atau dipersulit." papar Aktor HIM Damsyik.

Stanley dan Dian Anggraini, artis senior yang memegang kartu AB, mengaku harus kecewa ketika bersama sejumlah artis senior lainnya harus membayar Rp 300.000 untuk sebuah undangan kongres.

"Baru kali ini sebagai anggota PARFI saya harus membeli undangan" kata Dian Anggraeni.

Hal senada diungkapkan oleh Ki Kusumo calon Ketua Umum PARFI, "Masa saya sebagai Kandidat harus menyetor uang ke kandidat lain (Gatot Brajamusti-red),. Bukannya ke Panitia Pelaksana," ujar Ki Kusumo. yang disayangkan Ki Kusumo, kenapa Ketua Pelaksana kongres justru berambisi jadi Ketua Umum PARFI dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan tersebut. (Bamb/BP)

Rp 1 Miliar Bagi Daerah Hasil UN-nya Jeblog

2011-05-16T14:40:00.000-07:00

Rp 1 Miliar,
Bagi Daerah Hasil UN-nya Jeblog


				Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menunggu persetujuan DPR untuk memberikan dana Rp1 miliar bagi daerah-daerah yang hasil ujian nasional (UN)-nya jeblok. Jakarta, BUANA POST. Berdasarkan data Kemendiknas, nilai penggabungan UN di Provinsi NTT rata-rata mencapai 6,87, sedangkan rata-rata nilai UN yakni 6,13 dan nilai sekolah rata-rata 7,97. Dengan nilai itu, NTT termasuk daerah yang persentase ketidaklulusannya tertinggi yakni 1.813 siswa yang tidak lulus atau 5,57% dari 32.532 peserta UN. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) bapak Prof DR Ir Mohammad Nuh, DEA mengatakan bahwa pemberian intervensi untuk mempercepat kesetaraan pendidikan. “Dananya sudah jelas (pemanfaatannya) diberikan ke daerah yang nilainya jeblog. Kami selaku pemerintah akan terus melakukan pembinaan sehingga hasilnya akan lebih baik lagi,” ujar Mendiknas disela-sela membuka acara Apresiasi Karakter Siswa Indonesia (AKSI) di Jakarta kemarin. Dalam hal ini Mendiknas optimistis, DPR akan memberikan persetujuan. Oleh karena itu pihaknya pekan ini akan melakukan analisis secara mendalam terhadap daerah yang hasil UN-nya rendah. Mendiknas akan melihat penyebab sekolah itu mendapatkan nilai rendah, apakah dari siswanya yang malas belajar atau gurunya yang tidak kompeten. “Hasil analisis itu juga akan disampaikan secara terbuka ke masyarakat. Selepas dari itu, Kemendiknas akan memasukkannya ke dalam daftar APBNP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan-red).”papar Mendiknas. Mendiknas bapak Prof DR Ir Mohammad Nuh, DEA lebih jauh mengatakan bahwa dana intervensi Rp1 miliar itu diharapkan sudah bisa cair pada bulan Juni - Juli mendatang, sehingga daerah yang bersangkutan bisa bergerak cepat memperbaikinya.khusus Provinsi NTT, pemerintah akan memberikan perlakukan khusus. Nilai UN di provinsi ini dari 33 provinsi lain dua tahun berturut- turut rendah. “NTT akan mendapatkan keistimewaan karena kapasitas fiskalnya rendah selain itu sumber daya di NTT juga kecil. Berbeda dengan Papua, dari sisi rupiah dia sudah kaya karena ada otonomi khusus.” tutur Mendiknas. Tahun lalu Kemendiknas memberikan intervensi kepada 100 kabupaten/kota yang mendapatkan dana Rp1 miliar. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak, penambahan infrastruktur baru, pembelian buku, renovasi perpustakaan, ataupun peningkatan kualitas guru dengan pelatihan dan sertifikasi. Ditempat terpisah, bapak Raihan Iskandar Anggota Komisi X DPR-RI mengatakan bahwa DPR belum mendapatkan rincian dana tersebut. Dana intervensi nanti bisa dirapatkan bersama apakah dari DAK (Dana Alokasi Khusus-red) atau anggaran UN 2011. “Kemendiknas juga belum pernah memberitahu soal dana bantuan tersebut,“ ujarnya. Menurut keterangan bapak Raihan Iskandar mengatakan bahwa dana bantuan tersebut tidak berkorelasi positif terhadap perbaikan UN. Kemendiknas harus memberikan penalti terhadap daerah yang nilai UN-nya jeblog dan penghargaan ke daerah yang nilai UN-nya bagus. Namun pemberian hadiah ini juga dipandang kurang tepat. oleh karena itu, meminta kepada pemerintah untuk mencari solusi lain. Daerah yang siswanya terbanyak diterima di PTN (Perguruan Tinggi Negeri-red) juga harus diberikan penghargaan. Agenda UN itu bertujuan untuk mengintegrasikan jenjang SMA dengan universitas. Dikatakannya oleh bapak Raihan Iskandar bahwa masih banyak pihak yang meragukan efektivitas UN. Jika dilihat dari tingkat kelulusan siswa dari tahun ke tahun memang selalu meningkat akan tetapi UN tidak mendongkrak kecerdasan anak. Politikus dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera-red) ini menyarankan, kalaupun Kemendiknas ingin UN diperbaiki secara maksimal, tidak diperlukan anggaran yang banyak. Kemendiknas seharusnya memperbaiki delapan standar pendidikan yang saat ini masih terpuruk. Keputusan MA (Mahkamah Agung-red) yang meminta perbaikan dari sisi fasilitas dan guru juga harus dipenuhi. “Kalau tidak ada percepatan perbaikan delapan standar, pendidikan di Indonesia makin akan terpuruk.” ujar bapak Ferdiansyah Anggota Komisi X DPR menilai Kemendiknas terlalu menggampangkan masalah, apabila menyamaratakan insentif Rp1 miliar ke setiap daerah yang dimaksud. Padahal, tidak semua daerah mempunyai ciri yang sama dengan daerah lain. (Bamb/BP).

11.447 Siswa Tidak Lulus UN 2011. Lima Sekolah Tidak Lulus 100%..?

2011-05-16T12:58:00.000-07:00

11.447 Siswa Tidak Lulus UN 2011
5 Sekolah, Tidak Lulus 100% ?

Jakarta, BUANA POST.
         Sejak semula hal kekhawatiran dari berbagai pihak pada pelaksanaan UN 2011 (Ujian Nasional-red) sudah ada. Kini terbukti dan menjadi kenyataan, tercatat ada 11. 447 siswa tingkat SMA/SMK/SMALB yang dinyatakan tidak lulus UN 2011 dan harus mengikuti ujian susulan atau kesetaraan yang rencananya akan digelar pada bulan September mendatang.
     Menurut keterangan Mendiknas (Menteri Pendidikan Nasional-red) bapak Prof DR Ir. Mohammad Nuh, DEA kepada wartawan mengatakan bahwa jumlah siswa yang tidak lulus dalam UN 2011 kali ini, lebih sedikit jika dibandingkan dengan UN 2010 tahun lalu.yang tidak lulus berjumlah 1.443 siswa. Pihaknya sudah berupaya untuk melakukan perbaikan mutu sekolah nasional. "Yang tidak lulus totalnya ada 11.447 siswa, yang penting kita sudah berupaya melakukan perbaikan," ujar bapak Prof DR Ir. Mohammad Nuh, DEA mantan Rektor ITS
   Lebih jauh Mendiknas bapak Prof DR Ir Mohammad Nuh, DEA mengatakan bahwa untuk sekolah-sekolah yang 100% siswanya tidak lulus, Kemendiknas merencanakan penguatan. Yakni dengan mendeteksi dan menganalisanya. Materi analisanya, mengapa hal itu sampai terjadi, apakah gurunya tidak cakap dalam memberikan pelajaran, fasilitasnya mendukung atau tidak, serta menganalisa nilai siswa bersangkutan.
"Memang benar ada lima sekolah yang 100 persen siswanya tidak lulus. Kalau mereka tidak lulus masa harus dipaksakan lulus. Bagi mereka yang belum ditakdirkan untuk lulus, masih ada kesempatan dengan mengikuti ujian kesetaraan." papar Mendiknas.
      Ujian kesetaraan yang dimaksud menurut Mendiknas adalah Program Paket C. Siswa diharapkan tidak berkecil hati dalam hal ini, karena Mendiknas menjamin mereka yang lulus ujian kesetaraan ijazahnya tetap bisa dipergunakan/dipakai untuk mencari kerja dan melanjutkan pendidikan ke jenjang PTS (Perguruan Tinggi Swasta-red), jika tertutup peluang bagi siswa yang mengikuti ujian kesetaraan mengikuti seleksi masuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri-red). "Masih ada kesempatan masuk PTS (Perguruan Tinggi Swasta-red) yang lain." tandas Mendiknas bapak Prof DR Ir Mohammad Nuh, DEA. kepada wartawan dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pendidikan Nasional di Senayan Jakarta pada hari Senin siang (16/05). (Bamb/BP)

99% Siswa SMA di Jakarta Lulus Ujian UN 2011. Diumumkan Senin Esok

2011-05-14T20:28:00.000-07:00

99% Siswa SMA di Jakarta Lulus Ujian

UN 2011 Diumumkan Senin esok.

Jakarta, BUANA POST.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, peserta ujian tingkat SMA tahun ini adalah 122.497 siswa. Dari jumlah itu, sebanyak 116.459 siswa mengikuti ujian atau 99,81 persen. Sementara siswa yang tidak hadir karena sakit atau ada keperluan mendadak sebanyak 224 atau 0,19 persen.

Menurut keterangan bapak DR H. Taufik Yudi Mulyanto, MPd Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan bahwa sebanyak 99,52 persen siswa SMA di Jakarta lulus UN (Ujian Nasional-red)..Angka kelulusan tahun 2011 ini lebih tinggi dibandingkan tingkat kelulusan secara nasional yang hanya mencapai 99,22 persen. "Untuk siswa SMK, tingkat kelulusan sedikit di atas SMA yakni 99,81 persen."ujar bapak DR H. Taufik di Jakarta.

Lebih jauh bapak DR H. Taufik Yudi Mulyanto, MPd mengatakan bahwa sistem kelulusan tahun ini memang sedikit berbeda dibanding tahun lalu. Tahun ini, nilai UN hanya memegang 60 persen dari komponen kelulusan, sementara 40 persen lainnya diolah dari nilai US (Uujian Sekolah-red) dan nilai rapot siswa.

Untuk bisa lulus, setiap siswa tetap harus mendapat nilai minimal 5,5 dari tiap mata pelajaran yang diujikan. Hasil ujian sendiri akan diumumkan Senin esok melalui website sekolah, telepon, sms, surat maupun email.

Sistem pemberitahuan menurut bapak Taufik Yudi Mulyanto, ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pengumuman ujian diserahkan ke masing-masing sekolah. "Pihak sekolah bertanggung jawab atas kelancaran dan ketenangan prosesnya" tandasnya bapak DR H. Taufik Yudi Mulyanto, MPd Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (Nila Lubis/BP)..

Kongres PARFI ke XIV Segera Digelar

2011-04-30T20:59:00.001-07:00

Jakarta, BUANA POST

Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) akan melaksanakan kongres ke XIV untuk memilih Ketua Umum periode 2011-2015 beserta pengurus lainnya, 23-26 Mei 2011, mendatang, di Grand Sahid Hotel Jl. Jend Sudirman Jakarta.

Menurut keterangan Bambang Setiawan salah seorang anggota PARFI kepada BUANA POST mengatakan bahwa Pemilihan Ketua Umum periode 2011-2015 beserta jajarannya itu bertujuan menjadikan PARFI sebagai organisasi profesi para artis yang independen dan punya peranan penting di tengah kemajuan perfilman nasional Indonedia. "Siapa pun yang akan terpilih menjadi Ketua Umum PARFI periode 2011-2015, kita serahkan saja kepada anggota. Kedaulatan ada di tangan anggota, pemilik suara dalam pemilihan nantinya," ujar Bambang Setiawan, Senin (09/05).

Bambang Setiawan mengimbau kepada rekan-rekan artis seprofesi yang tergabung diwadah organisasi profesi PARFI untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam kongres nanti. Sebab, maju tidaknya organisasi ini bergantung pada pengurus dan anggotanya.

"Di kongres itu kita bisa meletakkan dasar-dasar kegiatan yang membawa kemajuan PARFI di masa mendatang." tandasnya Bambang Setiawan kepada BUANA POST diruang kerja di kawasan Kelapa Gading Jakarta. (Nila Lubis/BP)

2011-03-26T03:24:00.000-07:00

Senin, Obama Akan Pidato Resmi Soal Libya

WASHINGTON
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama akan segera menyampaikan pidato resminya terkait dengan keterlibatan AS dalam krisis di Libya.

Pidato yang akan digelar Senin (28/3) waktu setempat diharapkan bisa mendapatkan dukungan dari seluruh warga Paman Sam itu.

Seperti dilansir dari kantor berita AP, Sabtu (26/3), pidato Obama yang juga merupakan pidato pertamanya dalam menanggapi krisis Libia tersebut akan disampaikan pagi Senin waktu setempat di Universitas Pertahanan Nasional, Washington.

Dalam pidato tersebut, Obama akan menerangkan dan

menjelaskan tujuan dari keterlibatan AS dalam misi perang di Libia. Seperti diketahui, warga AS kini sudah bosan dengan segala kebijakan perang.

Obama sebelumnya memang telah berbicara tentang masalah Libia, tetapi tidak dalam sebuah pernyataan resmi.

Obama diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kampanye pimpinan AS yang kini bergeser untuk mengendalikan NATO. Bagaimana pendekatan multinasional dengan dukungan Arab yang menempatkan AS dalam posisi kuat untuk mencapai tujuan melindungi warga sipil Libia, kata seorang pejabat Gedung Putih.

Presiden juga akan menempatkan kampanye Libia ke konteks yang lebih luas tentang keputusan penggunaan kekuatan bersenjata.

Pasukan pimpinan Amerika mulai meluncurkan serangan rudal Sabtu lalu untuk membantu melindungi rakyat sipil dari serangan pemimpin Libia Moammar Khadafi. Namun akibat serangan sekutu, tak sedikit pula rakyat sipil yang menjadi korban.

Sebelumnya, sejumlah politisi dari partai oposisi yakni Partai Republik menuntut kejelasan mengenai tujuan dan strategi Amerika Serikat dalam krisis di negara Afrika itu. Apalagi saat pertama AS mengirimkan militernya, Obama tengah berada di Amerika Latin untuk kunjungan kenegaraan. (*/AP/OL-9)

2011-02-21T05:53:00.000-08:00

UN 2010/2011,

Ada Perubahan Sistem

Jakarta, BUANA POST.

Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2010/2011 ada perbedaan jika dibandingkan dengan Ujian Tahun lalu, perubahan yang mendasar untuk penyelenggaraan tahun ini :

1. Tidak ada Ujian Ulang

2. Ujian Sekolah dilaksanakan sebelum Ujian Nasional

3. Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA SMK mulai 18 April

4. Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTS mulai 25 April

5. UN SMK pemindaian oleh perguruan tinggi negeri

6. Nilai Kompetensi Keahlian :

a. Ujian teori kejuruan, master soal dari pusat, skoring oleh sekolah

b. Nilai Kompetensi keahlian merupakan salah satu nilai ujian nasional

c. Nilai Komptensi Keahlian adalah gabungan dari praktek 70% dan teori 30%

7. KRITERIA KELULUSAN UN

Kriteria kelulusan UN mengikutsertakan nilai sekolah
Nilai sekolah untuk SMA/MA/SMK adalah gabungan nilai rapor semester 3,4,5 dan ujian sekolah, untuk SMP/MTs nilai rapor semester 1,2, 3,4,5
Penggabungan nilai un dan nilai sekolah dilaksanakan pusat
Kriteria kelulusan UN : tidak ada nilai gabungan di bawah 4 dan rata-rata >= 5.50; khusus SMK nilai kompetensi keahlian harus >= 7.00

Hari Bahagia, Bagi Kedua Mempelai

2011-01-29T07:02:00.000-08:00

Jakarta, BUANA POAT.
            Perkawinan adalah sunnah dan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. Sudah menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu dijadikan Tuhan berpasang-pasangan, begitupun manusia dijadikan Tuhan dari dua jenis laki-laki dan perempuan.
Untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang syah, maka dilakukan perkawinan melalui akad nikah, lambang kesucian dan keutamaan. Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang syah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. baca selengkapnya
           Adapun dasar-dasar perkawinan ialah persetujuan keluarga kedua belah pihak, serta kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk hidup bersama, membina rumah tangga bahagia, hidup rukun damai, harmonis dan ideal, memikul tanggung jawab baik untuk mereka berdua maupun untuk keturunan mereka sebagai tunas-tunas muda amanat Allah yang harus dipelihara.
          Maka masalah akad nikah merupakan peristiwa yang sangat penting dan tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang, sebagai peletakan batu pertama dalam membina rumah tangga bahagia dihiasi kemurnian niat dan kesucian diri, bersendikan keridhhaan Allah dan limpahan rahmat-Nya.
Ketahuilah bahwa untuk membina rumah tangga bahagia, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling hormat-menghormati, sopan-santun, saling bantu-membantu, lapang dada, nasehat-menasehati, dapat memberi dan menerima dan tidak mau menang sendiri, akan tetapi penuh pengertian dan cinta kasih dipayungi ridha Tuhan Yang Maha Pengasih. (Bamb/BP)

Sungkeman kepada Orangtua

2011-01-29T06:54:00.001-08:00

Jakarta, BUANA POST.
Sungkeman kepada kedua orangtua, baik pada waktu merayakan Idhul Fitri, Idhul Adha maupun pada upacara hari pernikahan dan sudah menjadi tradisi turun-temurun warga masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat dan agama untuk melaksanakannya.
Belum lama ini acara pernikahan putri tunggal Pemimpin Redaksi tabloid BUANA SISWA RA. Nova Setianie, S.Gz dengan Teuku Afrizal Syahputra, SE.
Pagi hari acara siraman yang dilaksanakan dirumah kediaman pribadi bapak R. Bambang Setiawan, SA di kawasan Kelapa Gading Jakarta dengan disaksikan keluarga dari kedua belah pihak (Keluarga Teuku Afrizal Syahputra, SE dan keluarga RA. Nova Setianie, S.Gz-red). Akad nikah dilaksanakan di lantai dua Mesjid Baitturahman MPR/DPR-RI Senayan, Jakarta Pusat dengan saksi pernikahan bapak DR. H. Amsani Idris Kabid SMP/SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Usai mengucap di acara akad nikah dilanjutkan dengan acara sungkeman kepada kedua orangtua, nampak kedua mempelai rasa haru, khusuk dan isak tangis pada saat sungkem dihadapan orangtua. RA. Nova Setianie, S.Gz putri tunggal buah perkawinan bapak R. Bambang Setiawan, SA dengan ibu Cut Nila Hayati. Teuku Afrizal Syahputra, SE buah perkawinan bapak T> Hasan Basri (Alm) dengan ibu Ainun Mardiah.(Bamb/BP)

RA. Nova Setianie Alumni SMAN 24 Jakarta

2011-01-29T06:54:00.000-08:00

Jakarta, BUANA POST
RA. Nova Setianie, S.Gz putri tunggal Pemimpin Redaksi tabloid BUANA SISWA adalah alumni SMA Negeri 24 Jakarta angkatan tahun 2002/2003 kepala sekolahnya pada waktu itu bapak Drs. H. Ratiyono,MM (kini Kasudin Dikmen Jakarta Pusat-red) dan pernah duduk di SMA Negeri 101 Jakarta semester satu, waktu itu kepala sekolahnya ibu Dra. HJ. Nur Hidayati (kini Kepala SMA Negeri 50 Jakarta dan sebelumnya kepala sekolah di SMAN 27 Jakarta-red), dan gelar Sarjana S-1 diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Masyarakat program Gizi angkatan tahun 2007/2008.
Tidak lama usai menyelesaikan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka Jakarta. Bulan Desember 2008 Nova Setianie bersama ribuan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil-red) di NAD (Nanggroe Aceh Darussalam-red) mengikuti test seleksi penerimaan pegawai, Alhamdulillah, Nova lolos seleksi dan kini bertugas pada bagian instalasi gizi di salah satu rumah sakit umum Pemerintah Kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam. (Bamb/BP)

Siswa SMAN 110 Jakarta Tampil di Gedung Serbaguna Mesjid Baitturahman MPR/DPR-RI

2011-01-29T06:21:00.000-08:00

Jakarta, BUANA POST
         Siswa/siswi SMA Negeri 110 Jakarta belum lama ini tampil di acara pesta pernikahan putri tunggal Pemimpin Redaksi tabloid BUANA SISWA yang digelar di gedung serbaguna Mesjid Baitturahman MPR/DPR-RI Senayan Jakarta Pusat (06/08), menampilkan sebuah tarian persembahan upacara Adat Mapag Penganten.
          Menurut keterangan ibu Dra. HJ. Een Heraina, MM Kepala SMA Negeri 110 Jakarta kepada BUANA POST mengatakan bahwa tari persembahan upacara adalah seni tari yang berasal dari Jawa Barat, khusus sebagai tarian persembahan pada setiap upacara menyambut pejabat maupun upacara pernikahan. "Tari persembahan ini tampil disetiap upacara untuk menyambut tamu agung, menyambut pejabat dan menyambut pengantin seperti sekarang ini tari persembahan upacara adat mapag penganten." ujar ibu Dra. HJ. Een Heraina, MM Kepala SMA Negeri 110 Jakarta kepada Nila Lubis dari BUANA POST disela-sela acara pesta pernikahan.
         Penampilan siswa/siswi SMA Negeri 110 Jakarta membawakan sebuah tarian persembahan upacara adat mapag penganten bersama Lengser-nya di pesta pernikahan ini, mendapat perhatian serius dari para undangan yang hadir. Terbukti dengan tepuk tangan, acungan jempol dan ucapan selamat langsung kepada ibu Dra. HJ. Een Heraina usai melantunkan sebuah lagu sunda dan perlu diketahui Pimpinan Sanggar rias pengantin Rizki Kusuma Jakarta mengajak kerja-sama dengan SMAN 110 Jakarta setelah melihat penampilan siswa/siswinya tampil begitu bagus dan indah tari persembahan upacara adat mapag penganten bersama Lengser. Tim seni tari upacara adat mapag penganten terdiri dari Siti Khatu Naisa (XII IPB), Mulyadi (X-1), Adi Nugroho (X-1), Titiek F (XI IPS), Loanna IMU (X-1), A. Faisal (XI IPS-4), Putra Mangaraja (XI IPS-4), Adi Yoga Perdana (XI IPS-4), Rindu Rachmad (XII IPB), Henny Andini (X-7) dan Wiwid (XII IPB)Selamat dan sukses atas penampilannya di gedung serbaguna Mesjid Baitturahman MPR/DPR-RI Senayan Jakarta Pusat. (Nila Lubis/BP)